Penyelesaian Konflik Sertifikat Hak Milik yang Tumpang Tindih melalui Mediasi
DOI:
https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1610Keywords:
Conflict Resolution, Certificate of Ownership, National Land Agency (BPN)Abstract
This research aims to explore the potential for using mediation in resolving conflicts over overlapping property rights certificates. The research method used is empirical legal research with primary and secondary data. Primary data was obtained from cases of property rights certificate conflicts that were successfully resolved through mediation, while secondary data came from literature research for theoretical analysis. Qualitative analysis was conducted on the data with a focus on emerging patterns, themes and findings. The research results show that the factors causing conflict involve administrative errors, changes in property boundaries, failure to verify ownership, changes in the legal status of property, and territorial division. Mediation through the National Land Agency (BPN) is an effective alternative in resolving this conflict. The agreement resulting from the mediation is recorded in the Minutes of Mediation Holding and Dispute Settlement Agreement Letter, providing a legal basis for follow-up registration of land rights to BPN. In conclusion, mediation can be an effective tool for resolving overlapping property rights certificate conflicts, providing a quick, cost-effective solution and considering the interests of all parties.
References
Buku
Adrian Sutedi, S. (2023). Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika.
Astarini, D. R. S. (2021). Mediasi Pengadilan. Penerbit Alumni.
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Jurnal
Anwar, M. (2022). Perkembangan Kepemilikan Tanah dan Konflik Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 14-23
Astuti, A. (2023) Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Setifikat Hak Milik Tanah Melalui Mediasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan. hal. 39
Asri Agustiwi. (2023). Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 4-8.
Basuki, A. (2020). Rekonstruksi Historis Kepemilikan Tanah di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Reformasi. Jurnal Hukum Agraria. 10-32
Chandra, R. F. (2020). Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah menurut PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinamika, 26(3), 358–371.
Deng, E. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Jurnal Hukum Positum, 4(1), 116–134.
Fauzan. (2022). Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum. 9-15
Dewi, S. M., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Terhadap Perkara Perdata Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor: 30/PDT. G/2021/PN. TJK). Innovative: Journal Of Social Science Research, 1(2), 363–369.
Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Londe, E. N., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN. Jurnal Pengabdian West Science, 2(07), 541–557.
Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(6), 1521–1531.
Ishaya, N. S., Budhiawan, H., & Widarbo, K. (2021). Implementasi Hak Servituut pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bekasi. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 1(1), 1–16.
Junaidi, J., Indianto, I., Aritama, R., Surahmi, M., Romli, D., Dewi, C., Merta, M. M., & Husin, Z. (2023). Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Metode Mediasi sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 4(4).
Karim, M. P., Dungga, W. A., & Mantali, A. R. Y. (2023). Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(6), 1532–1543.
Khayati, S., Rahman, R. A., Alimuddin, A., & Mulyani, S. (2022). TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI. Sultra Law Review, 4(1), 42–63.
Lia Malini Sari & Lathifa Hanim. (2017). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak). Jurnal Akta. 9-17
Pranoto, B. I., & Sunarno, S. (2020). UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA YOGYAKARTA. Media of Law and Sharia, 1(3), 176–186. https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9500
Rahmi, N. U., Stefano, J., Junaidi, Silfenni, & Saragih, B. V. (2019). PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PERTANAHAN MELALUI MEDIASI. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(2), 26–39.
Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. Widya Bhumi, 3(2), 137–151. https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62
Suputra, I. G. K. R., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BULELENG. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(4), 66–78.
Umar. (2022). Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Tanah Melalui Peninjauan Kembali. Jurnal Hukum Agraria dan Pertanahan. 12-80
Wardani, B. R. S., Rodliyah, R., & Munandar, A. (2023). Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1).
Wardani, W. I. (2021). EKSISTENSI LEMBAGA RECHTSVERWEKING DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. Magistra Law Review, 2(02), 93–100.
Adrian Sutedi, S. (2023). Sertifikat hak atas tanah. Sinar Grafika.
Astarini, D. R. S. (2021). Mediasi Pengadilan. Penerbit Alumni.
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Jurnal
Anwar, M. (2022). Perkembangan Kepemilikan Tanah dan Konflik Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 14-23
Astuti, A. (2023) Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Setifikat Hak Milik Tanah Melalui Mediasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan. hal. 39
Asri Agustiwi. (2023). Hukum dan Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 4-8.
Basuki, A. (2020). Rekonstruksi Historis Kepemilikan Tanah di Indonesia: Dari Masa Kolonial Hingga Reformasi. Jurnal Hukum Agraria. 10-32
Chandra, R. F. (2020). Penyelesaian sengketa sertifikat ganda hak atas tanah menurut PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dinamika, 26(3), 358–371.
Deng, E. (2019). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dibawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karawang. Jurnal Hukum Positum, 4(1), 116–134.
Fauzan. (2022). Hukum Tanah Sebagai Bagian Dari Hukum Agraria Dalam Pembangunan Nasional Di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum. 9-15
Dewi, S. M., Hapsari, R. A., & Hesti, Y. (2021). Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Terhadap Perkara Perdata Sengketa Kepemilikan Tanah (Studi Putusan Nomor: 30/PDT. G/2021/PN. TJK). Innovative: Journal Of Social Science Research, 1(2), 363–369.
Ginting, Y. P., Arundati, A., Budianto, A. C., Londe, E. N., Jursito, T. A., & Tang, V. G. (2023). KOMPETENSI MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA SEBELUM MELAKSANAKAN PROSES PERSIDANGAN. Jurnal Pengabdian West Science, 2(07), 541–557.
Hasan, S. Y., Dungga, W. A., & Imran, S. Y. (2023). Penyebab Timbulnya Sengketa Tanah. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(6), 1521–1531.
Ishaya, N. S., Budhiawan, H., & Widarbo, K. (2021). Implementasi Hak Servituut pada Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bekasi. Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan, 1(1), 1–16.
Junaidi, J., Indianto, I., Aritama, R., Surahmi, M., Romli, D., Dewi, C., Merta, M. M., & Husin, Z. (2023). Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Metode Mediasi sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Pengabdian UNDIKMA, 4(4).
Karim, M. P., Dungga, W. A., & Mantali, A. R. Y. (2023). Akibat Hukum Dari Diterbitkannya Sertifikat Tanah Dengan Kepemilikan Ganda. Journal of Comprehensive Science (JCS), 2(6), 1532–1543.
Khayati, S., Rahman, R. A., Alimuddin, A., & Mulyani, S. (2022). TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN MEDIASI SENGKETA PERTANAHAN DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI. Sultra Law Review, 4(1), 42–63.
Lia Malini Sari & Lathifa Hanim. (2017). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Timbulnya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik (SHM) Atas Tanah (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan/Agraria Dan Tata Ruang Kota Pontianak). Jurnal Akta. 9-17
Pranoto, B. I., & Sunarno, S. (2020). UPAYA HUKUM PENYELESAIAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA DI KOTA YOGYAKARTA. Media of Law and Sharia, 1(3), 176–186. https://doi.org/10.18196/mls.v1i3.9500
Rahmi, N. U., Stefano, J., Junaidi, Silfenni, & Saragih, B. V. (2019). PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TUMPANG TINDIH PERTANAHAN MELALUI MEDIASI. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi), 3(2), 26–39.
Rizaldi, M., Mujiburohman, D. A., & Pujiriyani, D. W. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Tanah Antara Hak Guna Usaha dan Hak Milik. Widya Bhumi, 3(2), 137–151. https://doi.org/10.31292/wb.v3i2.62
Suputra, I. G. K. R., Sudiatmaka, K., & Setianto, M. J. (2023). PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN SENGKETA DAN KONFLIK PERTANAHAN DI KABUPATEN BULELENG. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(4), 66–78.
Umar. (2022). Penyelesaian Sengketa Tumpang Tindih Sertifikat Hak Milik Tanah Melalui Peninjauan Kembali. Jurnal Hukum Agraria dan Pertanahan. 12-80
Wardani, B. R. S., Rodliyah, R., & Munandar, A. (2023). Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat). Jurnal Risalah Kenotariatan, 4(1).
Wardani, W. I. (2021). EKSISTENSI LEMBAGA RECHTSVERWEKING DALAM SISTEM PUBLIKASI PENDAFTARAN TANAH DI INDONESIA. Magistra Law Review, 2(02), 93–100.
Downloads
Published
2023-12-18
How to Cite
Angga Alfian, Angga Bela Dinata, Mega Trio Kristian Ade Putra, & Udea Triyunita. (2023). Penyelesaian Konflik Sertifikat Hak Milik yang Tumpang Tindih melalui Mediasi . Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(1), 21–39. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1610
Issue
Section
Articles
