Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.51903/perkara.v2i1.1619Keywords:
Insurance, Insurance Loss Appraiser, Insurance ClaimsAbstract
The problem that often arises in insurance is the problem of claims. Claims submitted by the insured to the insurer often have differences in perception between each party. This difference in perception is often a problem and difficult for the insured to accept because what is in the mind of the insured if there is a disaster that harms the insured object, the insured can easily file a claim. There are different interpretations and a person's lack of understanding of his rights and obligations in the insurance agreement. Therefore, the role of insurance loss assessors is very necessary to avoid disputes. The results showed that, insurance loss assessors are regulated in Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 39 of 2008 concerning the Second Amendment to PP Number 73 of 1992 concerning the Implementation of Insurance Business, Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 425 / KMK.06 / 2003 concerning Licensing and Implementation of Business Activities of Insurance Business Support Companies, Financial Services Authority Regulation Number 2 / POJK.05 / 2014 concerning Good Corporate Governance for Insurance Companies, Financial Services Authority Regulation Number 70/POJK.05/2016 concerning Business Operation of Insurance Brokerage Companies, Reinsurance Brokerage Companies, and Insurance Loss Appraisal Companies Code of Conduct issued by the Indonesian Insurance Loss Appraisal Association. Then for the role of insurance loss assessors, it has been regulated and supervised by the Indonesian Insurance Loss Appraisal Association (APKAI).
References
Buku-buku
Burhan Ashofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 26.
Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan Dan Perkembangannya,
Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, Hlm.5
Junaedy Ganie, 2011, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1.
Man Suparman, Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung, 2010 Alumni, Hlm.52
Radiks Purba, 1992, Memahami Asuransi Indonesia Seri Umum No. 10, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, Hlm. 29.
Sentosa Sembiring, 2014, Hukum Asuransi, Nuansa Aulia, Bandung, Hlm. 1. 2Radiks Purba, 1992, Memahami Asuransi Indonesia Seri Umum No. 10, PT Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, Hlm. 29.
Sri Redjeki Hartono, 1995, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Semarang, Hlm. 15.
Jurnal, Artikel, Skripsi, dan lainnya
Fauzi, Agus, Ismail Ismail, and Dewi Aryani, ‘Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar’, JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 8.4 (2023), 4713–34
Hukum, Fakultas, ‘Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Asuransi Perkapalan Dalam Penanganan Ganti Rugi Kerusakan Barang’, 2023
Tanda, Angel, Zachry Vandawati Chumaida, and Agus Widyantoro, ‘Pertanggungjawaban Average Adjuster’, Pertanggungjawaban Average Adjuster Terhadap Kerugian Akibat General Average Pada Perusahaan Asuransi, 28 (2023), 12–18
Zubaidah1), Indra Perdana2), Rahmat3), ‘Pengaturan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Penilai Kerugian Asuransi Dalam Industri Asuransi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian’, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, 1.1 (2019), 61–65
Fauzi, Agus, Ismail Ismail, and Dewi Aryani. "Perlindungan Hukum Bagi Perusahaan Asuransi Dalam Perjanjian Leasing Terhadap Debitur Tertanggung Yang Mengalami Gagal Bayar." JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah 8.4 (2023): 4713-4734.
Tanda, A. R. P., Chumaida, Z. V., & Widyantoro, A. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN AVERAGE ADJUSTER TERHADAP KERUGIAN AKIBAT GENERAL AVERAGE PADA PERUSAHAAN ASURANSI. Perspektif, 28(1), 12-18.
FAUZAN, S. (2022). ANALISIS FAKTOR KENDALA KEPATUHAN PADA DIVISI MARINE PT ATLAS ADJUSTING INDONESIA TERHADAP KONTRAK PENUNJUKAN KERJA DARI PIHAK ASURANSI (Doctoral dissertation, SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN JAKARTA).
Simanjuntak, M., Harjono, D. K., & Widiarty, W. S. (2021). PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI MARINE HULL AND MACHINERY DI PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA (STUDI KASUS PUTUSAN MA-RI No. 1815 K/Pdt/2015). to-ra, 7, 157-169.
Asyraini, S., & Prayogi, J. (2021). PENETAPAN PELAKSANAAN PROSES GANTI RUGI KLAIM TERJADINYA RESIKO PADA PT. PRUDENTIAL INSURANSCE MEDAN. Jurnal Ekonomi Bisnis, 3.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 70/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi
