Implikasi Hukum Terkait Kemitraan Bisnis Dalam Peningkatan Pemasaran Getas Kering Oleh BUMDES
Abstract
Business partnerships in the context of dry brittle marketing by Village-Owned Enterprises (BUMDes) require an in-depth understanding of legal protection for all parties involved. This article discusses the definition of a business partnership, legal implications regarding liability, and legal protections to ensure the sustainability and success of collaboration. Product and service development, rights and obligations in business partnerships, as well as profit and risk management are the focus in dealing with the dynamics of dry brittle marketing. Legal responsibilities, including contract enforcement and dispute resolution, are described as an important foundation. Legal protection for the parties in a business partnership, through signing clear contracts and effective dispute resolution, is necessary to create a successful relationship. This article also discusses dispute resolution mechanisms, such as negotiation, mediation and arbitration, as well as legal implications in increasing the marketing of dry brittle by BUMDes.
References
Buku
Anwar, M. Model Kemitraan Bisnis Antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). (Banyumas: SASANTI INSTITUTE, 2020), hlm. 2
Tambunan J, Suhendra A, dkk, Inovasi BUMDES dan UMKM di Pemerintahan Daerah. (Jakarta: Bina Praja Press, 2021), hlm. 2.
Jurnal
Bastian R, dkk. “Jalinan Kemitraan Program Posyandu Dalam Upaya Memberdayakan Masyarakat Pada Bidang Kesehatan”. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah. Vol. 4, No. 2. 2020. Hlm. 115
Nursetiawan, I. “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES”. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. Vol.4, No. 2. 2018. Hlm 72-81.
Undang-Undang:
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Desa.
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4.png)
