Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggara Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas
Abstract
The aim of this research is to determine law enforcement against operators of damaged roads which result in traffic accidents and to find out what are the obstacles in implementing law enforcement against operators of damaged roads which result in traffic accidents. This research uses an empirical legal research method where the researcher uses a statutory approach and a case approach and data collection is carried out using literature studies and interviews. The results of the research show: firstly, the police in the Bone Bolango Police area carry out law enforcement against drivers who maintain damaged roads that cause accidents. traffic in a preventive and repressive manner. Bone Bolango Regency Police have been carrying out repressive actions such as education and legal action; However, due to a number of obstacles experienced by the Bone Bolango Police, no legal action can be taken until the trial, which only requires making a case report. Both the internal and external operational environment of the traffic police are some of the challenges faced by the Bone Bolango Police. The Bone Bolango Police Traffic Accident Unit lacks personnel and expertise, and the officers' attitude towards drivers is less firm. One of the internal problems faced by the traffic police is this problem. Public ignorance of laws and regulations related to damaged roads and lack of community involvement in reporting damaged roads are two examples of external variables handled by the Traffic Police. Apart from that, there is ambiguity in Law Number 22 of 2009 concerning Road Transport and Traffic. The meaning of "road managers" and the difficulty of law enforcement in enforcing these regulations, especially Article 273, which emphasizes the importance of considering the potential legal consequences for "road managers" who fail to repair damaged roads immediately, which can result in traffic accidents.
References
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta
Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tanggerang Selatan: UNPAM PRESS
Bisri Ilham, 2004, Sistem Hukum Indonesia, Grafindo Persada, Jakarta.
Dellyana,Shant.1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty.
Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia ± Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung: 2011.
E.Y Kanter & S.R. Sianturi, 2002. Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika : Jakarta.
Herlambang Rahmadhani, 2012, Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat, Penerbit Deepublish Grup Penerbitan CV Budi Utama.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2002, Rineka Cipta : Jakarta.
Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
M.A. Moegini Djodjodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Alumni, Bandung, 2002.
Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
P.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996.
Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
Romli Atmasasmita. 2001. “Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum”. Bandung. Mandar Maju.
R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Politeia, Bogor, 1991.
Satjipto Rahardjo, “Polisi Mandiri”, Jakarta.
Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Alumni, Bandung, 2000.
Soekanto Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Refika Aditama, Bandung: 2009.
Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melawan Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Yogjakarta, 2000.
Yesmil Anwar Adang, Kriminologi, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika. Jakarta. 2004.
Bima Anggarasena, Strategi Penegakan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas Dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
Denico Doly. (2015). “Penegakan Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek”. Kajian. 20 (3)
Dewa Arya Lanang Raharja. (2017). Penyelenggara Jalan Sebagai Subyek Hukum Tindak Pidana, Udayana Master Law Journal, Vol. 6, No. 1.
Made Ari Permadi, 2016, kewenangan badan lingkungan hidup dalam pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No. 4.
Retno Wulan Sekarsari, Suyeno. (2018). “Implementasi Kebijakan Pembangunan Jalan Antar Kecamatan Di Kabupaten Kediri”. JU-Ke. 2 (1)
Rico Pasca Pratama, dkk. (2017). “Tanggungjawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pemantang Siantar Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak Yang Mengakibatkan Korban Kecelakaan Meninggal Dunia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 21/Pdt.G/2013/Pn.Pms)”. Diponegoro Law Journal. 6 (1)
Widyawati Budiningsih & Jefri Hardi. (2010). “Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Jalan Terhadap Korban Akibat Kerusakan Jalan”. Jurnal Hukum, Vol. XIX, No. 19.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 tentang Peraturan Jalan
3.png)
