Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Dalam Pembagian Dan Pemberesan Harta Pailit
DOI:
https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i2.1702Keywords:
Law, Separatist Creditors, Distribution and Settlement of Bankruptcy AssetsAbstract
Bankruptcy exists to guarantee that creditors obtain the rights attached to them in accordance with statutory regulations, this is in accordance with the main objective of bankruptcy, namely to divide the debtor's assets among creditors to avoid separate executions and inconsistent distribution. in accordance with applicable legal proportionality. The curator is one of the parties authorized to manage and settle bankruptcy assets after the debtor is declared bankrupt. In this process, the curator is supervised by a supervisory judge who is appointed by the Commercial Court Judge at the time the decision to declare bankruptcy is declared to the debtor. The curator is not completely free in carrying out the settlement or distribution of bankruptcy assets, the supervisory judge in this case has the authority to supervise the management and settlement of bankruptcy assets carried out by the curator.
References
Buku
Annalisa Y, Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Alternatif Penyelesaian Utang-Piutang), Palembang: Penerbit Unsri. 2007
Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, Hukum Kepailitan Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Deitor Pailit, Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2016
Jonny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia. 2006
Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Pedoman Menangai Perkara Kepailitan, Jakarta: PT Raja Grafindo. 2005
Munir Fuady, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik, Bandung: Citra Aditya Bakti.2014
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
Shubhan, M. Hadi. Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008
Sutan Remy Sjahdeini, “Hukum Kepailitan memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan”, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 2015
Jurnal
Aji AI, Suharto R, dan Badriyah SM, ‘Kewenangan Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitor Pailit’ (2014) 3 Diponegoro Law Review.
Frija R, Susilowati E dan Saptono H, ‘Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial dalam Kepailitan Perseroan Terbatas’ (2013) 5 Diponegoro Law Journal.
Lie G et al., ‘Problematik UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU Terhadap Bank sebagai Kreditor Separatis’ (2019) 2 Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia.
Mr Sularto, ‘Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan’ (2012) 24 Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Muryati DT, Septiandani D, dan Yulistyowati E, ‘Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditor Separatis’ (2017) 19 Jurnal Dinamika Sosial Budaya.
