Catcalling and Victimology: The Protection of Victims of Non-Verbal Sexual Violence and the Challenge of Due Process of Law
DOI:
https://doi.org/10.51903/g24kd995Keywords:
Catcalling, Victimology, Feminis Jurisprudence, Due Process of Law, Pelecehan Seksual Non-VerbalAbstract
his research is motivated by the rampant phenomenon of catcalling in Indonesia which is a form of verbal sexual harassment but is often considered as common by the community. Although Indonesia already has a legal umbrella through Article 281 paragraph (2) of the Criminal Code and Article 5 of Law No. 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (TPKS Law), data shows that there is still a high dark number of crimes where 89.5% of victims choose not to report due to distrust of the authorities and the assumption that the incident is a personal matter. The purpose of this study is to analyze the victim's view on the regulation and protection of catcalling victims in Indonesia and to evaluate the effectiveness of criminalizing the perpetrators. Using empirical legal research methods through conceptual and legislative approaches, this study collects primary data through surveys and secondary data through literature studies. The results of the study show that the victimology perspective highlights the failure of the legal system in providing adequate protection; The Criminal Code is considered too offender-centered, while the TPKS Law, which is thick with feminist jurisprudence nuances, has weaknesses in the aspect of due process of law due to the ease of proof which is considered less rational in the adjudication process. This research contribution provides an understanding of the urgency of improving legal policies that are balanced between the protection of victims' rights and the principle of legal justice.References
Adkiras, F. (2023). Hak untuk Dilupakan sebagai Upaya Pemulihan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).
Afrian, F., & Susanti, H. (2022). Pelecehan Verbal (Catcalling) di Tinjau dari Hukum Pidana. Jurnal Ilmu Humaniora , 6 (2), 317-324.
Amirullah M. Alvin, Suryono Bayun Duto, and Afifah Wiwik. (2020). Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Internasional. Jurnal Hasil Penelitian 175, no. 2, hlm. 115.
Anastasya Dumyanti dan Agustina. (2025). Stop Normalisasi "Catcalling", Pelecehan Bukan Candaan. Kompas, https://lifestyle.kompas.com/read/2024/02/21/131038320/stop-normalisasi-catcalling-pelecehan bukan-candaan. Diakses pada tanggal 8 September 2025.
Diaz Riady Bukoting, Dian Ekawaty Ismail, Avelia Rahmah Y Mantali. (2024). Kedudukan Anak yang Menjadi Korban Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan dalam Pandangan Viktimology. Jurnal Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, Vol. 1, No. 1, Maret 2024, hlm. 46.
Gintulangi, N., Wantu, FM, & Mantali, Ary. (2024). DARK NUMBER OF CRIMES:(Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum dalam Mendorong Pelaporan Korban). Jurnal Polahi , 2 (3), 66-79.
Gunowo, S. (2025). Model Plea Bargaining pada Sistem Penuntutan Indonesia dalam Perspektif Jaksa. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, 3(4), 1372–1386. https://doi.org/10.51903/NHZ9AV63
Irma Garnesia. (2025). Riset UU TPKS Buat Publik Mau Lapor Kekerasan Seksual. Sebagian besar responden merasa memiliki kepercayaan yang lebih besar dan dasar untuk memproses kasus kekerasan seksual dengan disahkannya UU TPKS, Tirto.id, https://tirto.id/riset-uu-tpks-buat-publik-mau-lapor-kekerasan-seksual-gy1F diakses pada tanggal 10 September 2025.
Kharisma, D. (2026). Constitutional Resilience in the Era of Digital Governance: Legal Challenges of Algorithmic Decision-Making in Public Administration. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 4(1), 128–142. https://doi.org/10.51903/RSFPTE29
Komnas Perempuan. (2025). 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. KOMNAS PEREMPUAN, 2023,https://komnasperempuan.go.id/instrumenmodulreferensipemantauandetail/15bentukkekerasanseksualsebuahpengenalan. Diakses pada tanggal 8 September 2025.
Mardjono Reksodiputro. (2020). Sistem Peradilan Pidana. Java Kurnia Publishing Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 34.
Murakaba, M., & Rafi'ie, M. (2023). Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Seksual Secara Verbal): Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia. Jurnal Justicia , 12 (2), 223-239.
Niken Savitri. (2008). HAM Perempuan (Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP). Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 18.
Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Mengungkapkan Secara Seksual (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jatiswara , 37 (3).
Panigoro, MF. (2025). Implementasi Hukum terhadap Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual terhadap Perempuan di Ruang Publik. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora , 5 (1), 262-266.
Pebrianti, C., & Pura, MH. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) di Media Sosial. Jurnal Kemanusiaan Dan Pendidikan (JAHE) , 3 (4), 229-235.
Pongsiluang, R. Z., & Susilowati, T. (2023). Pemberlakuan Whistle Blowing System Dalam Penegakan Hukum Pemilu Dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 1(4), 198–207. https://doi.org/10.51903/PERKARA.V1I4.1497
Putri, LR, Pembayun, NIP, & Qolbiah, CW. (2024). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan: Sebuah Tinjauan Sistematik. Jurnal Psikologi , 1 (4), 17-17.
Rahim, M. H. P., Ismail, D. E., & Apripari, A. (2024). Hambatan Pelaksanaan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Narkotika Di Kepolisian Resort Gorontalo Kota. Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 258–266. https://doi.org/10.51903/JAKSA.V2I2.1691
Rahma, IM, Fayyaza, S., Ingtyas, FT, & Ginting, L. (2025). Catcalling dan Kesehatan Mental Berhubungan dengan Kepercayaan Diri Mahasiswi. Wiraraja Medika: Jurnal Kesehatan , 15 (1), 43-49.
Rena Yulia. (2010). Viktimologi, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Bandung, Graha Ilmu, 2010, hlm. 81.
Rizkia, ND, & Fardiansyah, H. (2023). Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris) . Penerbit Widina.
Sari, DP, Purwati, SAR, Darmawan, MF, Maulana, MS, Maulana, I., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tinjauan Hukum Al-Qisth , 7 (1), 65-87.
Shelvi Rusdiana, Tantimin, Suryani Ling, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Physical Sexual Harassement Yang Dialami Perempuan”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 1, Juli 2023, hlm. 289.
Undang-Undang No. 12 Tahun 2022. (2022). Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Voges, KK, Palilingan, TN, & Sumakul, T. (2022). Penegakan Hukum kepada Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Perempuan yang Dilakukan Secara Online. Lex Crimen , 11 (4).
Waluyo, B. (2022). Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi . Sinar Grafika.
Wulandari, IS. (2025). Perkembangan Yuridis Saksi Mahkota dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi perbandingan dengan Konsep Justice Collaborator. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta .
Yufi Cantika Sukma Ilahiah. (2024). Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (Catcalling), Jurnal Hukum dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 1, 30 Juni 2024, hlm. 2.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Muhammad Fadzli, Faisal Ramadhan Munsil
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
6.png)
