Penguatan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah: Perspektif Yuridis Normatif Di Kabupaten Kotawaringin Barat

Abstract

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya untuk mendekatkan pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kewenangan tersebut tidak secara otomatis menjamin pelayanan yang efektif, mudah diakses, responsif, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penyelenggaraan pelayanan publik serta merumuskan bentuk penguatan kewenangan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum daerah telah memberikan landasan yang relatif memadai melalui pengaturan standar pelayanan, pelayanan terpadu satu pintu, sistem informasi, pengaduan, inovasi, pengawasan, dan Mal Pelayanan Publik. Penguatan masih diperlukan dalam harmonisasi regulasi, kapasitas kelembagaan, integrasi layanan digital, mekanisme pengaduan, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas kewenangan. Kebaruan penelitian terletak pada model penguatan kewenangan berbasis enam pilar, yaitu kejelasan kewenangan, kepastian standar pelayanan, kapasitas kelembagaan, integrasi digital, pengawasan dan partisipasi, serta akuntabilitas. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan otonomi daerah perlu diarahkan tidak hanya pada pembagian kewenangan, tetapi juga pada peningkatan kapasitas daerah dalam menggunakan kewenangan secara legal, responsif, inovatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat.