Kualifikasi Bukti Pendapatan sebagai Jaminan Keimigrasian Subjek Visa Pekerja Jarak Jauh pada Regulasi Keimigrasian

Putu Nia  Lestari; Koesmoyo Ponco  Aji; Muhammad Arief  Hamdi

doi:10.51903/qkp75d11

Authors

Putu Nia Lestari Prodi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Tangerang, Banten, Indonesia.
Koesmoyo Ponco Aji Prodi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Tangerang, Banten, Indonesia. https://orcid.org/0009-0002-2266-9699
Muhammad Arief Hamdi Prodi Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Tangerang, Banten, Indonesia. https://orcid.org/0009-0009-4371-8606

DOI:

https://doi.org/10.51903/qkp75d11

Keywords:

Immigration Guarantee, Proof of income, Remote worker, E33G visa index, Hierarchy of legislation

Abstract

Government Regulation Number 40 of 2023 introduced the Immigration Guarantee as a substitute for the Guarantor. Article 63 paragraph (2) of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 of 2023 provides that, for remote workers under the E33G visa index, evidence of the Immigration Guarantee takes the form of proof of income of at least US$60,000 per year. This normative legal research examines whether that proof of income qualifies as an Immigration Guarantee, using statutory and conceptual approaches and a comparison of the E33, E33E, and E33G indices within the same regulation. From the Guarantor's securing function under Article 63 of Law Number 6 of 2011 and Article 171D of the Government Regulation, the author derives four constitutive elements: a deposit with a designated recipient, executability, proof of deposit, and periodic evaluation. Their constitutive status is supported by security law doctrine and by guarantee provisions in other Indonesian public-law regimes. Proof of income meets none of the four elements, whereas the deposit commitments under the E33 and E33E index meet all four, at least structurally. Grammatical and systematic interpretation shows that Article 195 paragraph (2) exhausts the admissible forms of guarantee, so proof of income operates as an eighth form outside that list. Article 198 paragraph (3) letter g, which lists recent proof of income as evaluation material, does not alter this qualification because it neither places nor secures any object. At the normative level, the provisions on proof of deposit and periodic evaluation lose their object for E33G holders, how this gap is handled in practice lies outside the scope of this study. The author recommends reclassifying proof of income as a financial capability requirement and, if a guarantee remains necessary, adopting the deposit pattern of the E33 and E33E.

References

Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang. Rajawali Pers.

Bahri, M. T. (2023). Navigating Indonesia's golden visa scheme through comparative legal policy analysis. International Comparative Jurisprudence, 9(1), 92–110. https://doi.org/10.13165/j.icj.2023.06.007

Bednorz, J. (2024). Working from anywhere? Work from here! Approaches to attract digital nomads. Annals of Tourism Research, 105, Article 103715. https://doi.org/10.1016/j.annals.2023.103715

Cook, D. (2023). What is a digital nomad? Definition and taxonomy in the era of mainstream remote work. World Leisure Journal, 65(2), 256–275. https://doi.org/10.1080/16078055.2023.2190608

Destianingsih, K. D., Sugiartha, I. N. G., & Widiati, I. A. P. (2024). Implikasi pemberlakuan kebijakan visa pada rumah kedua (Second Home Visa) di Indonesia. Jurnal Konstruksi Hukum, 5(1), 72–76. https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8597.72-76

Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.-a). Daftar visa Indonesia: Indeks E33 dan E33E. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Retrieved August 5, 2026, from https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia

Direktorat Jenderal Imigrasi. (n.d.-b). E33G visa rumah kedua pekerja jarak jauh. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Retrieved August 5, 2026, from https://www.imigrasi.go.id/wna/daftar-visa-indonesia/E33G

Imam, L. S., Cahyowati, C., & Wibowo, G. D. H. (2024). Arrangements for granting visas and immigration stay permits for digital nomads in Indonesia in view of legal certainty. Indonesian Journal of Law and Economics Review, 19(1). https://ijler.umsida.ac.id/index.php/ijler/article/view/1001

Indrati Soeprapto, M. F. (2007). Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan. Kanisius.

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-08.GR.01.01 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Visa.

Kurniawan, M. B. (2018). Penggunaan diskresi dalam pemberian status kewarganegaraan Indonesia terhadap Archandra Thahar ditinjau dari asas pemerintahan yang baik. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 149–162. https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.149-162

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Kencana.

Mertokusumo, S. (2009). Penemuan hukum: Sebuah pengantar. Liberty.

Nainggolan, I. L., Fahmi, Y. M. N., & Saputra, R. (2024). Rekonstruksi hukum golden visa dalam Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 dan PMK Nomor 82 Tahun 2023 terkait penanaman modal asing berdasarkan asas kemanfaatan. Lex Jurnalica, 21(1). https://doi.org/10.47007/lj.v21i1.7621

Niazela, A., Theresia, M., & Kusuma, P. C. (2023). Mengidentifikasi diterbitkannya "Second Home Visa" bagi orang asing guna meningkatkan perekonomian Indonesia. Jurnal Ilmiah Advokasi, 11(1), 202–213. https://doi.org/10.36987/jiad.v11i1.3409

Nugraha R, B. K., Octarizal, M. A., & Kosase, O. S. (2023). Mobilitas, kemanfaatan dan penerapan: Realitas konseptual pada visa digital nomad di Indonesia. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 23(2). https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i2.3119

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651).

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Visa, Izin Tinggal, Fasilitas dan Kemudahan, serta Pengawasan Keimigrasian bagi Diaspora.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886).

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660).

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah.

Rohim, M. N. (2025). Skema kewarganegaraan melalui investasi: Studi keimigrasian komparatif terhadap golden visa Eropa dan peluangnya di Indonesia. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(1), 1–21.

Satrio, J. (2002). Hukum jaminan, hak jaminan kebendaan. Citra Aditya Bakti.

Scalia, A., & Garner, B. A. (2012). Reading law: The interpretation of legal texts. Thomson/West.

Sofwan, S. S. M. (1980). Hukum jaminan di Indonesia: Pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan. Liberty.

Spelt, N. M., & ten Berge, J. B. J. M. (1993). Pengantar hukum perizinan (P. M. Hadjon, Ed.). Yuridika.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996).