ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018-2022
Keywords:
Pendapatan Asli Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Abstract
Local Own Revenue is income earned by a region that is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. the research data used is secondary data obtained from UPPD Kota Semarang II in 2018-2022. the study population is the taxpayer and retribution. The number of samples for 5 consecutive years, so that the total research data amounted to 240 data selected using the saturation sampling method. This study used multiple regression analysis and SPSS. the result obtained is that motor vehicle tax revenue has a positive effect. Surface water tax revenues have a significant negative effect, and regional wealth usage retribution receipts have no effect on regional own-source revenues in Central Java province.
References
[1] Alawiyah, T., Maftukhin, Yulianto, A., Sains Kharisma, A., & Ernitawati, Y. (2019). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten BrebesTahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Brebes).
[2] Amalia, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin. In JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (Vol. 1, Issue 1).
[3] Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut.
[4] Delima, P., Rismansyah, & Nurmala. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Media Akuntansi, 4, 248–262.
[5] Ferdiansyah. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi, 4.
[6] Guntoro, M. (2021). DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH.
[7] Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015).
[8] Kementrian Dalam Negeri. (2022). Permendagri Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022. www.peraturan.go.id
[9] Mahendra, C. I., Masnila, N., & Dwitayanti, Y. (2022). PENGARUH DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN. JAF- Journal of Accounting and Finance, 6(2), 97. https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5153
[10] Manuputty, W., Saerang, D., & Alexander, S. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 4(1), 110–114
[11] Periansya, Elvina, D., & Indriasari, D. (2017). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 1.
[12] Prasetyo, R., & Ngumar, S. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
[13] Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang .
[14] Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
[15] Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
[16] Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi, 11, 01–10.
[17] Rivana, R., Syapsan, & Hendro, E. (2022). ANALISIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Jurnal Ekonomi Bisnis, 11, 1020–1030
[18] Saefurahman, A. (2017). PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN Studi kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur.
[19] Savitri, N. G., & Anggraeni, A. Y. (2021). Analisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2019. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak), 3(1), 1–10. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v3i1.6574
[20] Setiawan, D., & isporima, M. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013-2019. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5, 23–36.
[21] Widya, R. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.
[2] Amalia, S. (2018). Analisis Efektivitas dan Potensi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Banjarmasin. In JIEP : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan (Vol. 1, Issue 1).
[3] Azkiya, Z. N., & Novianty, I. (2020). Efektivitas Penerimaan Pajak Air Permukaan dan Kontribusinya terhadap Tingkat Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Garut.
[4] Delima, P., Rismansyah, & Nurmala. (2022). Pengaruh Penerimaan Pajak Air Permukaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Media Akuntansi, 4, 248–262.
[5] Ferdiansyah. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. Jurnal Akuntansi, 4.
[6] Guntoro, M. (2021). DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH.
[7] Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009-2015).
[8] Kementrian Dalam Negeri. (2022). Permendagri Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2022. www.peraturan.go.id
[9] Mahendra, C. I., Masnila, N., & Dwitayanti, Y. (2022). PENGARUH DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA PROVINSI SUMATERA SELATAN. JAF- Journal of Accounting and Finance, 6(2), 97. https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5153
[10] Manuputty, W., Saerang, D., & Alexander, S. (2019). ANALISIS EFEKTIVITAS KINERJA DAN KONTRIBUSI RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 4(1), 110–114
[11] Periansya, Elvina, D., & Indriasari, D. (2017). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN DAN BEA BALIK NAMA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN. Jurnal Riset Terapan Akuntansi, 1.
[12] Prasetyo, R., & Ngumar, S. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
[13] Presiden Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang .
[14] Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
[15] Presiden Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
[16] Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA. Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi, 11, 01–10.
[17] Rivana, R., Syapsan, & Hendro, E. (2022). ANALISIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI. Jurnal Ekonomi Bisnis, 11, 1020–1030
[18] Saefurahman, A. (2017). PENGETAHUAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN Studi kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur.
[19] Savitri, N. G., & Anggraeni, A. Y. (2021). Analisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 - 2019. Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan (Bijak), 3(1), 1–10. https://doi.org/10.26905/j.bijak.v3i1.6574
[20] Setiawan, D., & isporima, M. (2021). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PERIODE 2013-2019. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 5, 23–36.
[21] Widya, R. (2018). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Sumbangan Pihak Ketiga (SP3) Dealer Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Pada UPPD Marabahan.
Published
2023-12-01
How to Cite
Bella, Y., Purwani, T., & Listyawati, I. (2023). ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2018-2022. Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi , 16(2), 367-378. https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1300
Section
Articles
.png)
